Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB!
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Penyalur KUR Melalui SIKP, bertempat di Aula Tambora Kanwil DJPb NTB. Senin ( 3/11/2025)
Mewakili Kepala Dinas Koperasi l UKM Provinsi NTB, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam (FPSP) Baiq Ayu Juita Mayasari, Fungsional Pengawas Koperasi H.Muhamad Ashar, serta Penelaah Teknis Kebijakan, Miladun Mariana.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai tantangan dan peluang dalam penyaluran KUR di NTB. Diketahui, sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Namun, pelaksanaan penyaluran KUR dan penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) masih menghadapi sejumlah kendala.
Beberapa di antaranya adalah keterbatasan literasi keuangan pelaku UMKM, persebaran penyaluran yang belum merata antarwilayah, hambatan teknis dalam proses administrasi dan verifikasi, serta kebutuhan akan pendampingan agar KUR benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Sejalan dengan tugas dan fungsi Kanwil DJPb NTB serta KPPN dalam mendukung pengelolaan fiskal dan pemberdayaan UMKM, kegiatan FGD ini menjadi wadah koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan penyalur KUR.
Melalui forum ini diharapkan dapat dilakukan pemetaan masalah, pertukaran informasi, serta penyusunan rekomendasi solusi yang konstruktif guna memperbaiki tata kelola penyaluran KUR dan SIKP di NTB.