Mataram — Mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Safira Dwi Tyas Putri, menghadiri kegiatan rilis resmi data statistik oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Kantor BPS NTB, Selasa (5/5/2026).
Dalam rilis tersebut, BPS memaparkan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan I-2026 yang menunjukkan dinamika menarik. Secara kuartalan (q-to-q), perekonomian NTB mengalami kontraksi sebesar 1,30 persen. Namun secara tahunan (year-on-year), ekonomi NTB justru mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 13,64 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini secara umum ditopang oleh menguatnya sektor industri pengolahan serta meningkatnya kembali aktivitas di sektor pertambangan. Kedua sektor tersebut menjadi motor utama dalam mendorong ekspansi ekonomi daerah di awal tahun.
Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat bahwa dari seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar 76 persen telah tergolong sebagai angkatan kerja atau aktif di pasar kerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 berada di angka 2,99 persen, yang berarti sekitar 3 dari 100 angkatan kerja masih belum terserap.
Adapun sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB pada Februari 2026 didominasi oleh sektor pertanian sebesar 32,86 persen, diikuti perdagangan sebesar 20,09 persen, serta industri sebesar 9,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tradisional masih memiliki peran besar dalam struktur ketenagakerjaan daerah.
Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB tahun 2025 tercatat sebesar 0,515. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IKG nasional yang berada di angka 0,402, menandakan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Rilis ini menjadi gambaran penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat NTB. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
