Mataram —Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan tegas: meninggalkan pola kerja sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026), dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, H. Wirawan, bersama para pemangku kebijakan dari berbagai sektor.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan paradigma dari kompetisi menjadi kolaborasi antarwilayah.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya.
Umi Dinda juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan. Salah satu target utama yang ditekankan adalah penuntasan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen.
“Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan yang kerap menimbulkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran. Oleh karena itu, Pra-Musrenbang kali ini dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut.
Sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, ditegaskan sebagai fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan tepat sasaran.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” tambahnya.
Dalam kerangka pembangunan 2027, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda prioritas utama. Pertama, ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, mengingat tantangan alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Kedua, akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM agar mampu bersaing hingga pasar global. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data yang presisi.
Berbeda dari pola sebelumnya, forum Pra-Musrenbang kali ini ditekankan sebagai ruang dialog terbuka, bukan sekadar seremoni. Para kepala daerah dan organisasi perangkat daerah diminta menyampaikan persoalan nyata di lapangan secara jujur.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran menuju perencanaan berbasis problem solving yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap optimistis menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata. Keyakinan ini didasarkan pada perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin diperkuat.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
#KoperasiKREN#UMKMNaikKelas#KoperasiModern#UMKMBangkit#KDKMP#KoperasiDesaKelurahanMerahPutih#PLUTNTB#PLUTKUMKM