Mataram – Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Transformasi birokrasi menuju sistem yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kepercayaan (trust) semakin diperkuat. Hal ini mengemuka dalam sesi asistensi nasional yang digelar Kementerian PANRB pada Kamis (30/4/2026) melalui Zoom dan YouTube Live.
Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Asistensi Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III yang memberikan pembekalan strategis bagi Pemerintah Daerah Wilayah III. Fokus utama asistensi adalah penguatan reformasi birokrasi berbasis kinerja nyata serta peningkatan akuntabilitas aparatur.
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Hadir mewakili Diskop UKM NTB antara lain Penelaah Teknis Kebijakan Dwi Ainulia Ariefannie, Analis Tata Usaha Rina Arianti, Penelaah Teknis Kebijakan Mario Da Costa Gutteres, serta Penata Layanan Operasional Saddam S. Jagat.
Dalam sesi tersebut, ditekankan bahwa birokrasi modern tidak lagi diukur dari banyaknya aktivitas administratif, melainkan dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Paradigma ini menjadi inti dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Kinerja adalah kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan,” menjadi pesan kunci yang disampaikan. Dengan kata lain, menyusun laporan hanyalah pekerjaan, sedangkan terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel merupakan kinerja yang sesungguhnya.
Pendekatan ini juga memperkuat sistem meritokrasi, di mana penilaian aparatur didasarkan pada kontribusi nyata terhadap perubahan, bukan sekadar kehadiran atau rutinitas kerja.
Transformasi birokrasi juga ditopang oleh pembangunan Zona Integritas (ZI) dan pengelolaan konflik kepentingan (Conflict of Interest/COI). Upaya ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya publik.
Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi hingga mencapai skor 77,26 sebagai indikator kemajuan. Lebih dari sekadar angka, target ini mencerminkan komitmen menghadirkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Agar reformasi tidak berhenti pada tataran konsep, pemerintah mengarahkan Reformasi Birokrasi (RB) pada empat isu strategis nasional:
- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan investasi
- Ketahanan pangan
- Peningkatan kualitas layanan dasar
Pendekatan tematik ini memastikan birokrasi hadir langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas, Dinas Koperasi UKM NTB optimistis dapat menjadi bagian dari birokrasi kelas dunia—yang adaptif, transparan, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.