Mataram, Selasa (28/4/2026) — Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB kembali melanjutkan sosialisasi penerapan sistem E-Kinerja Harian. Kali ini, kegiatan ditujukan kepada Bidang Pembinaan Koperasi, setelah sebelumnya dilaksanakan untuk Bidang Sekretariat.
Sosialisasi dipandu oleh Hafitamala Rizki selaku SDM Aparatur yang memberikan penjelasan langsung mengenai tata cara pengisian aplikasi E-Kinerja Harian. Dalam pemaparannya, Hafitamala menegaskan bahwa meskipun uji coba resmi dijadwalkan dimulai pada Mei 2026, aplikasi tersebut sejatinya sudah dapat diakses dan digunakan mulai saat ini.
“Diharapkan Bapak/Ibu sudah mulai mencoba melakukan pengisian kinerja harian sebagai bentuk kesiapan menghadapi sistem baru ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan bergiliran ke seluruh bidang di lingkup Diskop UKM NTB guna memastikan setiap unit kerja memperoleh pemahaman yang merata dan mendalam.
Lebih lanjut, Hafitamala menjelaskan bahwa aplikasi yang digunakan dalam tahap uji coba, yakni kinerja-training, berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk penilaian SKP bulanan. Penilaian bulanan yang menjadi dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN seperti biasa.
Selain itu, bagi unit kerja yang masih menggunakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lama, diimbau untuk segera melakukan pembaruan data melalui MyASN atau SIASN. Proses ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama operator SIASN di masing-masing OPD atau melalui Bidang PPI BKD. Setelah pembaruan selesai, data perlu disinkronkan ke aplikasi kinerja-training.
Sebagai bentuk dukungan, Diskop UKM NTB juga menyediakan akses uji coba serta materi tutorial yang dapat dimanfaatkan seluruh pegawai guna memperlancar proses adaptasi terhadap sistem baru ini.
Melalui langkah ini, diharapkan penerapan E-Kinerja Harian dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja. (Tim PPID Diskop UKM NTB)