Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB!
Komitmen memperkuat sektor Koperasi dan UMKM kembali ditegaskan oleh Kadiskop UKM NTB Wirawan Ahmad. saat memimpin langsung rapat strategis di Ruang Rapat Kepala Dinas., Jumat (13/2/2026), guna membahas sinkronisasi RPJMD dan RENSTRA serta target capaian Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.
Rapat penting ini dihadiri seluruh pejabat struktural lingkup Diskop dan Balatkop, seluruh JFT, serta staf program dan keuangan. Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan data dan target kinerja dengan Bappeda NTB agar arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM semakin terukur, terarah, dan berdampak nyata.
Sinkronisasi Kinerja: Dari RPJMD hingga SKP Individu
Dalam arahannya, Wirawan Ahmad menegaskan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Secara rinci, rapat membedah tiga instrumen utama penguatan kinerja organisasi:
1️⃣ IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD
IKU menjadi indikator strategis yang menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra dan RPJMD. IKU menjadi tolok ukur utama apakah program pemberdayaan koperasi dan UMKM berjalan efektif atau tidak.
2️⃣ PK (Perjanjian Kinerja) OPD
PK merupakan dokumen yang memuat target kinerja tahunan secara lebih spesifik. Dokumen ini mengacu pada IKU dan ditandatangani pimpinan OPD sebagai bentuk komitmen terhadap capaian target yang telah ditetapkan.
3️⃣ SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Individu
SKP adalah penjabaran dari target dalam PK melalui mekanisme cascading hingga ke level individu pegawai. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja sesuai regulasi yang berlaku, yakni Permenpan RB No. 6 Tahun 2022.
Komitmen Perkuat Tata Kelola & Dampak Nyata
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program Diskop UKM NTB tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan koperasi dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.
Dengan sinkronisasi data bersama Bappeda NTB, diharapkan target pembangunan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM semakin akurat, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Langkah tegas ini sekaligus menunjukkan bahwa Diskop UKM NTB siap “gaspol” mengawal transformasi UMKM dan koperasi menuju daya saing yang lebih kuat di tahun 2026 dan seterusnya. (Tim PPID Diskop UKM NTB)