Mataram – Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB!
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan arah kebijakan fiskal daerah menjelang tahun anggaran 2026. Upaya tersebut tercermin dalam kehadiran perwakilan Dinas Koperasi UKM NTB pada kegiatan strategis Forum Group Discussion (FGD) Penajaman Data Fiskal Regional untuk penyusunan Kerangka Fiskal Regional (KFR) Tahun 2026.
Mewakili Kadiskop UKM NTB, Fungsional Ahli Madya Pengembang Kewirausahaan Muhamad Fauzan menghadiri langsung kegiatan yang diselenggarakan oleh DJP Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, pada Senin (23/2/2026).
FGD ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan data dan proyeksi fiskal regional, khususnya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Dinas Koperasi UKM NTB menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan sektor koperasi dan UMKM mendapat perhatian strategis dalam kerangka fiskal daerah.
Melalui FGD ini, diharapkan penyusunan KFR Tahun 2026 dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong UMKM sebagai tulang punggung perekonomian NTB. (Tim PPID Diskop UKM NTB)