Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB !
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kredit Program bagi Pemerintah Daerah serta Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bagi para operator SIKP pemerintah daerah se-NTB, Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kadiskop UKM NTB Penelaah Teknis Kebijakan Miladun Mriana Pratiwi dan Uji Alvian . Kamis, (28/8/2025)
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, serta kredit program di daerah, sekaligus memperkuat pemanfaatan SIKP oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2.C, Bapak Try Rusdianto, memaparkan materi mengenai sosialisasi pembinaan kredit program dan bimbingan teknis aplikasi SIKP. Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif serta proses registrasi user SIKP bagi masing-masing instansi.
UMKM kembali ditegaskan sebagai tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60 persen, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 90 persen. Di NTB, peran UMKM sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah terus berkomitmen memperkuat akses pembiayaan UMKM, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Agustus 2025, penyaluran KUR di NTB telah mencapai Rp3,65 triliun dari target Rp5,73 triliun, atau sekitar 60 persen. Capaian ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat masih terdapat sisa target yang perlu dikejar agar semakin banyak UMKM dapat merasakan manfaat program tersebut.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya penggunaan aplikasi SIKP oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta masih minimnya penginputan data calon debitur potensial oleh operator SIKP. Padahal, SIKP merupakan instrumen vital untuk mendukung transparansi, validitas, dan akurasi data program. Melalui SIKP, tumpang tindih pembiayaan UMKM dapat dicegah, monitoring diperkuat, dan fasilitas pembiayaan ultra mikro dapat lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan keterampilan operator dalam mengelola aplikasi SIKP semakin meningkat. Selain itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyalur perbankan, dan Kanwil DJPb NTB dapat semakin solid. Yang terpenting, input data debitur di aplikasi SIKP diharapkan dapat dilakukan secara lebih masif, akurat, dan berkelanjutan.
