Penulis: Andi Pramaria – Widyaiswara Ahli Utama Balatkop-UKM NTB Jl. Pemuda 20 Mataram.

Pendahuluan

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program nasional yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Agar koperasi ini mampu beroperasi secara efektif, maka peningkatan kapasitas pengurus dan pendamping menjadi kebutuhan mendesak. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat 1.166 unit KDKMP yang sudah terbentuk dengan badan hukum dan sudah dilaunching serentak seluruh Indonesia pada bulan Juli 2025. Untuk dapat menjalankan operasionalisasi KDKMP, dituntut pengurus yang professional dengan rencana usaha yang tepat sesuai potensi lokal. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi, tenaga pendamping dan MPO (management project officer) perlu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur, terencana, serta berbasis pada pendekatan partisipatif.

Sasaran operasionalisasi KDKMP adalah bulan oktober 2025, sementara penugasan kediklatan masih belum dapat diselenggarakan karena belum ada kejelasan anggaran dari Dana Dekonsentrasi, recruitment tenaga pendamping dan MPO serta kurikulum dan modul pelatihan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Kendala tersebut, berada pada kendali Kementerian Koperasi sesuai dengan kewenangannya.

Kondisi di daerah, juga menghadapi tantangan besar antara lain: keterbatasan waktu, kapasitas ruangan, tenaga pengajar, serta jumlah peserta yang sangat banyak. Oleh karena itu, manajemen risiko dan strategi antisipasi menjadi kunci agar target operasionalisasi KDKMP dapat tercapai sesuai jadwal.

Tantangan dan Risiko

Berdasarkan hasil rapat koordinasi (29 September 2025), terdapat beberapa risiko utama dalam pelaksanaan diklat:

Keterbatasan Waktu : hanya 3,5 bulan tersisa sebelum target operasional tahun anggaran 2025.
Kapasitas Ruang dan Penginapan: ruangan maksimum hanya 30 orang/kelas, penginapan terbatas (54 orang).
Tenaga Pengajar : hanya tersedia dua widyaiswara sehingga berpotensi kewalahan.
Risiko Kualitas Output: koperasi dapat berjalan tetapi tanpa kapasitas memadai.

Strategi Antisipasi

Untuk menghadapi keterbatasan tersebut, langkah strategis yang dirumuskan antara lain:

Pelaksanaan diklat secara paralel/simultan hingga 3 angkatan dengan menyewa ruang tambahan.
Pemanfaatan SDM Dinas Koperasi sebagai pengajar kebijakan, widyaiswara fokus teknis keilmuan.
Prioritas pada diklat BA KDKMP + PMO (138 orang).
Penegasan kriteria peserta agar hanya pendamping koperasi yang ikut.
Penyelarasan kurikulum pusat dengan kondisi lokal menggunakan metode PRA.

Rencana Pelaksanaan

Berdasarkan timeline, kegiatan diklat akan berlangsung mulai pertengahan September hingga akhir Oktober 2025. Agenda utama mencakup:

Diklat P3KE (UMKM) – 7 lokasi, 4 hari.
Diklat Pendamping KDKMP & MPO – 138 orang, 4 angkatan, 5 hari.
Diklat Koperasi Non-KDKMP – 100 peserta, 4 angkatan.
Diklat Dekranasda – 100 peserta, fokus pada manajemen usaha dan kemitraan usaha.
Diklat Pengurus KDKMP – 2.332 orang (±78 angkatan)

Kurikulum Diklat Pendamping

Kurikulum disusun selama lima hari, dengan pendekatan partisipatif:

Hari 1: Wawasan Kebangsaan dan Peran Pendamping.
Hari 2: Observasi dan Penggalian Potensi (PRA, Snow Card, Snowball, Venn).
Hari 3: Analisis Masalah dan Rencana Usaha (Pohon Masalah & Harapan).
Hari 4: Strategi Pendampingan dan Pemberdayaan Anggota.
Hari 5: Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Tindak Lanjut.

Pentingnya Pendekatan PRA

Participatory Rural Appraisal (PRA) menjadi roh dari seluruh proses diklat. Dengan PRA, masyarakat tidak hanya diajak, tetapi benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Manfaat PRA antara lain:

Membentuk perekonomian inklusif sesuai potensi lokal.
Mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi.
Mendorong budaya gotong royong demi keberhasilan koperasi.

Penutup

Operasionalisasi KDKMP di NTB tidak sekadar memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera. Diklat yang terencana dengan baik, berbasis PRA, serta disertai strategi mitigasi risiko, merupakan fondasi utama keberhasilan program ini.

Balatkop-UKM NTB menegaskan komitmennya untuk SIAP: melaksanakan tugas kediklatan, melayani perkonsultasian, menjalankan amanah, memberikan pembelajaran, serta membantu peserta yang kesulitan. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, KDKMP diharapkan dapat tumbuh menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Andi Pramaria – Widyaiswara Ahli Utama Balatkop-UKM NTB Jl. Pemuda 20 Mataram.