Mataram, Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi UKM terus memperkuat tata kelola koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tripartit secara daring bersama pemerintah pusat, Senin (09/03/2026).
Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, H. Wirawan, mengikuti zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, serta Bappenas guna membahas target kinerja dan capaian outcome program KDKMP tahun 2026–2027.
Dalam pertemuan tersebut, Kadiskop UKM NTB didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Fungsional pengawas koperasi, serta tim pendamping strategis yang terdiri dari Business Assistant (BA) dan Project Management Officer (PMO) tingkat provinsi.
H. Wirawan menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam program KDKMP akan dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola koperasi di daerah.
“Untuk meningkatkan SDM KDKMP, kami akan melaksanakan pelatihan, berbagai bimtek, serta rapat koordinasi agar program ini benar-benar menjangkau seluruh koperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi secara daring menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan pembinaan koperasi di seluruh wilayah NTB.
Selain itu, Pemprov NTB juga memaksimalkan dukungan tenaga pendamping dari pemerintah pusat, yakni PMO dan BA yang akan bertugas selama tiga bulan ke depan guna memastikan tata kelola koperasi berjalan dengan baik.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan bantuan tenaga PMO dan BA dari pusat agar tata kelola koperasi ini benar-benar berjalan sesuai prinsip yang benar di lapangan,” jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan optimal melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan sehingga mampu memperkuat kelembagaan koperasi di NTB.
Sementara itu, perwakilan kementerian dalam rapat tersebut mengapresiasi paparan dari Pemprov NTB terkait penguatan tata kelola koperasi serta peran pemerintah provinsi dalam membina kabupaten/kota dalam pengelolaan koperasi.
(Tim PPID Diskop UKM NTB)
