MATARAM – Hello sahabat KOperasi dan UMKM NTB!
Di dalam ruang rapat yang sejuk, deru halus pendingin ruangan seolah beradu dengan gemeresik kertas dan denting jari di atas papan ketik keyboard laptop. Di layar komputer, angka pencapaian dan target mulai terpampang, membuka tabir ikhtiar rencana besar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2026.
Pagi itu, suasana formal tidak menghalangi munculnya diskusi yang tajam. Staf Ahli Gubernur- Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan H. Yusron Hadi- Pembina Utama Madya/ IV .d yang duduk di ujung meja utama, tidak sekadar ingin melihat barisan angka di dalam dokumen Pagu Anggaran 2026, ataupun sekedar membaca laporan Renstra yang sudah disahkan. Ia menginginkan sesuatu yang lebih dalam: sebuah kompas yang jelas dari pelaksanaan Program Kegiatan 2026, dengan pakem 10 Program Unggulan Provinsi NTB. Saddam Satria Jagad- Pengelola Administrasi Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, berusaha siaga menyimak dan memaparkan setiap pertanyaan yang diajukan Staf Ahli perihal peta kompas kegiatan.
“Jangan hanya bicara soal berapa yang akan dihabiskan, dalam APBD 2026” ujar Sang Staf Ahli dengan nada tenang namun tegas. “Buktikan bahwa setiap rupiah dalam pagu ini adalah nafas dari Renstra 2025-2029 dan menjawab janji kita dalam 10 Program NTB Unggulan. Coba Petakan, berapa banyak agenda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB yang masuk dalam 10 Program Unggulan”
Satu per satu perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maju memberikan paparan. Dari 32 Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB berada dalam antrian ke 17 yang bertepatan dengan Hari Selasa, 3 Februari 2026- Pkl. 09.00-09.30 WITA.
Dari Bidang Program hingga jajaran pimpinan Dinas, semuanya membawa beban yang sama: memastikan transisi anggaran tahun kedua dalam periode Renstra baru ini berjalan di rel yang benar, agar laporan IKU di LKJIP nantinya akuntabel dan tidak dianggap data fiktif.
Diskusi memanas saat menyentuh bagaimana Pagu 2026 harus mampu mengakselerasi program-program ikonik daerah, mulai dari industrialisasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan literasi masyarakat dalam Program Unggulan NTB Terampil & Tangkas.
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kecepatan transformasi digital dalam pelayanan publik.
Secara garis besar, program ini memiliki dua pilar utama:
1. NTB Terampil (Fokus pada Kualitas SDM)
Sisi “Terampil” menitikberatkan pada peningkatan kompetensi masyarakat agar memiliki daya saing di pasar kerja maupun dunia usaha. Fokusnya meliputi:
• Revitalisasi Pendidikan Vokasi: Memperkuat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) agar kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri lokal (seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan).
• Pengembangan Kewirausahaan (Start-up): Sebagaimana terlihat dalam data IKU yang Anda miliki, program ini menargetkan pertumbuhan persentase start-up atau perusahaan rintisan baru hasil pelatihan.
• Peningkatan Indikator Pendidikan: Berupaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. NTB Tangkas (Fokus pada Digitalisasi & Responsivitas)
Sisi “Tangkas” menitikberatkan pada kelincahan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Fokusnya meliputi:
• Transformasi Digital (SPBE): Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi untuk mempercepat birokrasi dan meminimalisir sekat-sekat administratif.
• Konektivitas Infrastruktur: Memastikan perluasan jaringan serat optik (fiber optic) hingga ke pelosok desa untuk mengurangi kesenjangan digital.
• Respon Cepat Layanan Publik: Membangun sistem aduan dan penanganan masalah yang responsif, sehingga pemerintah bisa bergerak lebih cepat (tangkas) dalam menangani isu-isu darurat atau kebutuhan warga.
Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh Staf Ahli, membedah apakah rencana yang disusun OPD hanya sekadar rutinitas atau sebuah terobosan nyata.
Perwakilan dari Bidang Program terlihat sibuk mencatat. Paparan mereka bukan sekadar presentasi teknis, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral. Mereka harus meyakinkan bahwa pagu yang disusun bukan sekadar salin-tempel dari tahun sebelumnya, melainkan sebuah respons cerdas terhadap dinamika ekonomi dan sosial NTB saat ini. Bahkan, H. Yusran Hadi membuatkan catatan khusus dengan catatan tangan langsung untuk mengarahkan Saddam Satria Jagad yang belum lama bergabung di bidang program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.
“2026 adalah tahun pembuktian untuk mengawal program prioritas Regional dan prioritas Nasional dalam Program Kemandirian Bangsa yang dimuat dalam Asta Cita melalui KDKMP” lanjut Staf Ahli sembari menunjuk ke arah salah satu slide paparan. “Jika kita meleset dari Renstra sekarang, maka target di 2029 hanya akan menjadi mimpi di atas kertas.”
10 Program NTB Unggulan, juga merujuk pada Asta Cita Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai payung besar nasional. Misalnya:
• Program NTB Terampil & Tangkas selaras dengan Asta Cita ke-4 (Penguatan SDM).
• Program Industrialisasi NTB selaras dengan Asta Cita ke-5 (Hilirisasi).
• Capaian Produktivitas KUKM yang sedang Anda evaluasi menjadi kunci untuk mencapai Asta Cita ke-3 (Wirausaha dan Lapangan Kerja).
Rapat koordinasi ini menjadi pengingat bahwa di balik istilah teknis seperti ‘pagu anggaran’ atau ‘indikator kinerja’, ada harapan jutaan warga NTB yang digantungkan. Bahwa setiap program yang dipaparkan adalah ikhtiar untuk membawa daerah ini menjadi lebih unggul dan mandiri.
Saat matahari mulai meninggi di langit Mataram, yang paparannya menembus gorden ruang kerja Staf Ahli- rapat tersebut berakhir bukan dengan sekadar ketukan palu, melainkan dengan sebuah daftar “pekerjaan rumah” yang panjang bagi setiap OPD. Agenda yang dijadwalkan semula hanya 30 menit, bertambah hingga 1 jam. Pagu 2026 kini bukan lagi sekadar dokumen keuangan, ia telah memiliki jiwa—sebuah peta jalan menuju NTB yang lebih gemilang.
Penulis : Sadam S Jagad – Tim PPID Diskop UKM NTB)