Kadiskop UKM NTB Hadiri Rapat Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Koperasi Desa Merah Putih

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam rapat Pelaksanaan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan berlangsung di Aula Bappenda NTB, Jalan Majapahit Nomor 17, Mataram. Rabu (3/12/2025)

Program ini merupakan bagian dari implementasi salah satu Program Gubernur NTB, yakni Desa Sadar Pajak, yang bertujuan memperluas akses dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB melalui jaringan Koperasi Merah Putih di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Masyhuri menegaskan bahwa kehadiran koperasi—khususnya Koperasi Merah Putih—sebagai mitra pembayaran pajak merupakan langkah strategis dalam mendekatkan layanan finansial kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam ekosistem ekonomi daerah.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini sekaligus memperkuat peran Koperasi Merah Putih dalam memberikan layanan publik, serta memudahkan masyarakat melakukan pembayaran PKB melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

“Dengan hadirnya layanan pembayaran PKB di koperasi, masyarakat semakin dimudahkan, dan koperasi pun memperoleh nilai tambah dalam pelayanan. Ini merupakan upaya membangun tata kelola ekonomi yang inklusif dan optimal,” tegas Kadiskop UKM NTB.

Acara ini juga dihadiri oleh Kabid Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam (FPSP) Baiq Ayu Juita Mayasari, PLt Kepala Bappenda NTB, perwakilan Bank NTB Syariah, Bank Mandiri, PMO, Dinas Koperasi Lombok Barat, NGO SKALA, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, sehingga Koperasi Merah Putih mampu menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi wajib pajak, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

Leave a Comment