Mataram – Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Provinsi NTB, H. Wirawan, didampingi Sekretaris Dinas H. Amir, menghadiri Lokakarya Tematik Musyawarah Pembangunan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (07/04/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh INOVASI bekerja sama dengan Bappeda Provinsi NTB, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat arah pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada kelompok rentan.
Sejumlah pejabat penting turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Ketua TP PKK Provinsi NTB, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mengikuti kegiatan secara Zoom Meeting.
Dalam forum yang digelar oleh Bappeda Provinsi NTB bersama Program SKALA tersebut, Hj. Sinta menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih membelenggu masyarakat di akar rumput. Isu-isu tersebut mencakup persoalan perempuan, penyandang disabilitas, hingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya.
Menurutnya, tantangan di lapangan masih sangat nyata, terutama terkait akses pendidikan dan ekonomi yang belum merata. Kondisi ini, kata dia, menjadi salah satu faktor utama yang memicu tingginya angka pernikahan anak.
“Banyak anak perempuan kita terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, yang kemudian berujung pada pernikahan dini. Ini adalah siklus yang harus kita putus bersama,” ujarnya.
Selain itu, Hj. Sinta juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi penyandang disabilitas yang hingga kini masih menghadapi hambatan aksesibilitas di berbagai fasilitas publik, serta terbatasnya peluang kerja di sektor formal.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, khususnya dalam aspek literasi keuangan, pengasuhan anak, serta pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah berbagai persoalan turunan, termasuk stunting.
Untuk menjawab kompleksitas persoalan tersebut, Hj. Sinta mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghapus ego sektoral dan memperkuat sinkronisasi program lintas sektor.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan tidak bisa dilakukan secara seragam, sebab karakteristik masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki kebutuhan serta tantangan yang berbeda.
“Prinsip No One Left Behind jangan hanya menjadi jargon. Kita harus mencari gerakan yang realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya di masing-masing daerah,” tegasnya.
Sebagai pimpinan di berbagai organisasi seperti TP PKK, LKKAS, serta pembina Posyandu, Hj. Sinta menyatakan komitmennya untuk terus mengintegrasikan program-program inklusi sosial ke dalam lini kerja hingga ke tingkat desa.
Ia berharap, berbagai kebijakan dan rekomendasi yang lahir dari forum Musrenbang ini tidak berhenti di tataran wacana, melainkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan marjinal di seluruh wilayah NTB. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
