MATARAM– Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Bertempat di Ruang Sekretariat Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi NTB digelar pembahasan persiapan rapat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3/2026).
Pembahasan persiapan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Amir, serta dihadiri oleh Kasubbag Umum beserta staf, Bagian Program, serta Kasubbag Keuangan beserta staf.
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB mulai mematangkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027.
Forum strategis ini dijadwalkan berlangsung pada 7 April 2026 pukul 08.00 WITA di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Kegiatan tersebut akan menjadi ruang sinkronisasi program lintas OPD dan mitra pembangunan untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Barat.
Libatkan Banyak Pihak
Forum tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, H. Wirawan, S.Si., MT.
Sejumlah instansi dijadwalkan hadir, mulai dari Bappeda NTB, BKAD, BRIDA, TAG-P3K, hingga OPD teknis seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pariwisata.
Tak hanya itu, Diskop UKM NTB juga akan mengundang perbankan mitra/Himbara, bank daerah, serta himpunan pengusaha di wilayah NTB.
Empat Isu Jadi Fokus
Dalam forum tersebut, pembahasan akan difokuskan pada sejumlah isu strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di 10 kabupaten/kota se-NTB.
Isu pertama adalah pengentasan kemiskinan melalui penguatan program Desa Berdaya.
Kedua, penguatan ekosistem agribisnis dan agromaritim melalui optimalisasi peran KDKMP dalam hilirisasi produk lokal agar siap masuk pasar modern dan berorientasi ekspor.
Ketiga, peningkatan kualitas SDM lewat sinkronisasi pelatihan vokasi antara Balatkop, BLK, dan BPVP sesuai dengan potensi wilayah.
Keempat, transformasi digital UMKM melalui percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar layanan bagi pelaku usaha semakin mudah dan cepat.
Jadi Dasar Penyempurnaan RKPD
Hasil forum nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan, termasuk target kinerja dan output strategis yang akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD Provinsi NTB Tahun 2027.
Pemerintah Provinsi NTB berharap forum ini mampu melahirkan perencanaan yang lebih terarah, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Tim PPID Diskop UKM NTB)