Mataram – Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB!
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmen efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Rapat Asistensi II Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang digelar di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda Provinsi NTB, Kamis (05/03/2026).
Rapat yang berlangsung pada 5–6 Maret 2026 ini bertujuan memastikan penyusunan LPPD Tahun 2025 dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkualitas sebelum batas akhir penyampaian pada 31 Maret 2026.
Mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, tim dari Diskop UKM NTB turut menghadiri kegiatan tersebut, yakni Penelaah Kebijakan Rina Arianti dan Penata Layanan Operasional Saddam S. Jagad.
Rapat asistensi ini menjadi forum penting untuk melakukan validasi data serta penajaman narasi kinerja perangkat daerah, khususnya terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi bagian utama dalam laporan LPPD.
Dalam kesempatan tersebut, Rina Arianti menekankan pentingnya akurasi data agar capaian pembangunan sektor koperasi dan UMKM di NTB dapat tergambar secara objektif dalam laporan nasional.
“Setiap angka yang dimasukkan dalam LPPD harus memiliki basis data yang kuat agar potret pembangunan koperasi dan UMKM di NTB benar-benar representatif,” ujarnya.
Sementara itu, Saddam S. Jagad memastikan proses penginputan data dalam sistem aplikasi pendukung LPPD berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ia juga melakukan sinkronisasi antara target perencanaan program dengan realisasi anggaran agar data yang disajikan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan asistensi ini, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat menyempurnakan dokumen LPPD secara komprehensif. Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci agar laporan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan capaian pembangunan yang sesungguhnya.
Dengan proses asistensi yang intensif, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat menyelesaikan LPPD Tahun 2025 secara tepat waktu sekaligus mempertahankan kualitas kinerja pemerintahan daerah, termasuk kontribusi sektor koperasi dan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Tim PPID Diskop UKM NTB)