Mataram — Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB!
Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan Rombongan Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Selasa (3/2/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Koperasi UKM NTB, Wirawan Ahmad, bertempat di ruang rapat Kepala Dinas. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Plt. Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Kepala Bidang Pembinaan UKM sekaligus Plt. Sekretaris, serta Kepala Bidang Pengawasan Koperasi.
Kunjungan Kanwil Kementerian Hukum RI Wilayah NTB ini bertujuan untuk meningkatkan pelindungan Kekayaan Intelektual, khususnya melalui pendaftaran Merek Kolektif bagi produk barang dan jasa yang dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai potensi KDKMP sebagai pemegang Merek Kolektif, langkah-langkah pelindungan hukum yang dapat dilakukan, serta sinergi program pembinaan koperasi guna meningkatkan daya saing produk koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada kesempatan yang sama, pihak Kanwil Kementerian Hukum NTB juga menyampaikan komitmennya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghindari segala bentuk korupsi dan gratifikasi.
Usai pertemuan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB bersama rombongan Kemenkum RI Wilayah NTB melanjutkan agenda dengan meninjau Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) NTB. Dalam peninjauan tersebut, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai berbagai fasilitas dan layanan yang tersedia di PLUT NTB.
Peninjauan PLUT NTB turut didampingi oleh Penanggung Jawab PLUT NTB, Santi Meitasari. Suasana kegiatan semakin semarak dengan adanya kunjungan dari siswa-siswi MAN 2 Mataram yang tengah mengikuti kegiatan pembelajaran kewirausahaan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendorong pelindungan hukum, penguatan kelembagaan koperasi, serta pengembangan UMKM yang berdaya saing di Nusa Tenggara Barat. (Tim PPID Diskop UKM NTB)