Peran Dinas Koperasi UKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu masalah sosial serius yang menyangkut perekonomian adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial serius yang dihadapi oleh pemerintah. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan memperlihatkan bahwa sampai saat ini masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan dinyatakan sebagai vicious circle atau lingkaran setan yang sulit diputus, karena setiap dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan akan selalu muncul masalah baru yang berkaitan dengan kemiskinan.

Landasan yang digunakan untuk menentukan seseorang termasuk kategori miskin atau tidak adalah dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan.

Standar garis kemiskinan pada masing-masing daerah dan waktu akan berbeda-beda seiring dengan perkembangan perekonomian daerah dan waktu, seperti harga, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp498.996,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.441,- (75,04 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp124.555,- (24,96 persen). Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan berada di bawah garis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan meliputi

  • Kemiskinan absolut, merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal,
  • Kemiskinan relative, merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya,
  • Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, budaya yang mengharuskan banyak pengeluaran tidak produktif dan lain-lain,
  • Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka atau disebabkan kebijakan yang memiskinkan.

BPS NTB (2024) menyatakan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022.

Penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 0,5 ribu orang (dari 384,03 ribu orang pada September 2022 menjadi 383,53 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 7,04 ribu orang (dari 360,66 ribu orang pada September 2022 menjadi 367,70 ribu orang pada Maret 2023).

Berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021)

Penyebab utama kemiskinan di Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Tingkat Pendidikan Rendah

Data BPS NTB menunjukan bahwa lama pendidikan penduduk NTB berkisar antara 6-7 tahun, yang berarti merupakan penduduk dengan pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali disebabkan oleh akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta kebutuhan tenaga kerja. Beberapa tempat, masih terlihat pekerja anak untuk membantu orang tua, dengan pendapatan yang sedikit.  

2. Ketrampilan terbatas

Ketrampilan yang terbatas, banyak disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan mampu memahami, tidak pernah mengikuti kursus atau diklat teknis, tidak mendapatkan informasi untuk mengikuti diklat, tidak mempunyai ketrampilan kewirausahaan, dll.

3. Tidak Produktif

Secara umum keniskinan disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan pengangguran atau setengah pengangguran (tidak bekerja tetap). Produktivitas tenaga kerja merupakan besaran output yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Persoalan produktivitas adalah kemampuan yang rendah dalam menghasilkan output yang disebabkan oleh usia tenaga, kemampuan alat produksi, kemampuan modal, pemasaran dan lain-lain.

Analisis pohon masalah (Tree Problem Analysis) terhadap kemiskinan dalam kaitannya dengan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah tersebut, dapat diketahui bahwa masalah utama kemiskinan adalah pengangguran atau tidak bekerja. Dengan tidak bekerja maka berakibat pada (1) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, (2) miskin, dan (3) berpendapatan rendah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah, tidak mempunyai ketrampilan dan tidak produktif. Analisis lanjutan ditemukan beberapa penyebab yaitu :

  1. Pendidikan rendah, banyak disebabkan oleh rata-rata pendidikan masih ± 7 tahun, akses pendidikan yang terbatas, dan sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas,
  2. Ketrampilan yang terbatas, disebabkan oleh tingkat pemahaman yang masih terbatas, tidak pernah mengikuti kursus atau diklat teknis, dan tidak pernah mendapatkan infomormasi penyelenggaraan kursus,
  3. Tidak produktif, disebabkan tenaga sudah tidak mampu (karena sudah berumur, sakit, tidak sehat, sudah lemah, dll), peralatan yang masih sederhana sehingga produksi terbatas, dan modal usaha yang terbatas pula.  

Temuan 9 (sembilan) penyebab seringkali disebut sebagai akar masalah. Bagaimanapun juga, Dinas Koperasi UKM mempunyai kemampuan yang terbatas menyangkut kewenangan, anggaran, penugasan dan lain-lain. Untuk itu, penyelesaian masalah hanya dilakukan pada kesesuaian tugas dan kewenangan serta anggaran yang tersedia. 

Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB mempunyai UPTD Balai Diklat Koperasi UKM yang bertugas menyelenggarakan kediklatan untuk koperasi dan UKM, akan dapat melakukan diklat bagi masyarakat miskin yang berminat untuk membangun usaha agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Untuk itu, perlu dilakukan analisis pohon harapan atau analisis pohon tujuan, dengan cara membalikan hasil analisis pohon masalah dengan menggunakan kalimat yang positif. Pohon tujuan pada dasarnya untuk menyelaraskan antara kegiatan yang dirancang dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Diagram diatas menunjukan bahwa dengan mengikuti diklat/kursus maka peserta akan menjadi lebih pandai, mempunyai ketrampilam dan akan lebih produktif. Diklat atau kursus akan menjadikan peserta mempunyai pengetahuan dan kemampuan sehingga akan produktif untuk membangun kewirausahaan, yang selanjutnya akan mendapat penghasilan, lebih sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Rencana kegiatan bagi wirausaha baru, misalnya

Sudah barang tentu dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah mudah, sehingga diperlukan pendampingan-pendampingan para pihak terkait. Persoalan modal pemerintah sudah menyediakan pinjaman melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), PNM (Permodalan Nasional Madani), dan lain-lain dengan bunga yang rendah karena sebagian bunga ditanggung pemerintah, sedangkan jika mengalami kesulitan dalam peminjaman maka Dinas Koperasi UKM dapat melakukan pendampingan dan memfasilitasi pinjaman. 

Dengan kebijakan dan kegiatan yang tepat sasaran, maka dapat diyakini bahwa penanggulanan kemiskinan secara perlahan dapat diatasi. Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, hanyalah salah satu contoh yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan seleksi kelompok sasaran dengan tujuan yang jelas. Diklat tidak saja akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tetapi juga diharapkan akan membangun wirausaha baru sehingga akan menurunkan angka pengangguran serta mengurangi kemiskinan.

Semoga bermanfaat.. (ANDI PRAMARIA (Widyaiswara) dan HAFITAMALA RIZKY (Analis SDM Aparatur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *