MATARAM – Hello sahabat Koperasi dan UMKM NTB! Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, menggelar rapat koordinasi melalui zoom meeting bersama Kepala Dinas Koperasi kabupaten/kota se-NTB, Project Management Officer (PMO), Business Assistant (BA), serta para pendamping koperasi. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kepala Dinas tersebut membahas percepatan pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Senin (09/03/2026)
Dalam pertemuan tersebut, H. Wirawan didampingi Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, pengawas koperasi fungsional, serta tim pendamping strategis dari tingkat provinsi yang terdiri dari PMO dan BA.
Dalam sambutannya, H. Wirawan menegaskan bahwa program KDKMP merupakan salah satu agenda strategis nasional yang akan menjadi motor penggerak perekonomian desa. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya baru saja mengikuti rapat koordinasi tripartit bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, dan Bappenas untuk membahas target kinerja program hingga tahun 2026–2027.
“Intensitas pembicaraan mengenai KDKMP saat ini sangat tinggi. Ini menandakan bahwa program ini sangat strategis dan akan menentukan arah pembangunan ekonomi bangsa ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KDKMP diharapkan menjadi simpul ekonomi desa melalui perannya sebagai agregator usaha masyarakat, pusat distribusi kebutuhan pokok, serta penghubung antara pelaku UMKM desa dengan pasar.
H. Wirawan mengungkapkan bahwa dari empat tahapan utama program KDKMP—pembentukan kelembagaan, legalitas usaha, pembangunan infrastruktur, dan aktivasi usaha—dua tahap awal telah berhasil diselesaikan di NTB.
“Sebanyak 1.166 KDKMP telah berdiri di Provinsi NTB dan seluruhnya juga sudah memiliki legalitas usaha. Capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi yang sinergis antara PMO, BA, serta Dinas Koperasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Saat ini, fokus program memasuki tahap ketiga, yakni pembangunan infrastruktur fisik koperasi serta tahap keempat berupa aktivasi usaha.
Data terakhir menunjukkan dari 1.166 koperasi tersebut:
• 510 koperasi telah masuk ke dalam portal Agrinas,
• 347 koperasi sedang dalam tahap pembangunan,
• 163 koperasi sudah terdata namun belum mulai dibangun,
• 656 koperasi lainnya belum masuk dalam pemetaan portal.
Menurutnya, kendala terbesar yang dihadapi adalah persoalan ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kepala daerah, dan BKAD agar proses persetujuan penggunaan lahan dapat dipercepat,” katanya.
H. Wirawan juga menegaskan bahwa operasional usaha koperasi tidak harus menunggu pembangunan gerai selesai.
“Hilangkan pemikiran bahwa koperasi baru bisa berusaha setelah gerainya terbangun. Banyak koperasi yang sudah berani memulai usaha dengan memanfaatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota,” tegasnya.
Ia menambahkan, koperasi yang sudah memulai usaha bahkan telah mendapatkan dukungan fasilitas kerja dari Bank NTB Syariah serta bantuan komoditas usaha dari Bank Mandiri sebagai bentuk apresiasi.
Dalam rapat tersebut, H. Wirawan juga menyampaikan target kinerja yang diberikan pemerintah pusat untuk tahun 2026, yakni minimal 70 persen koperasi KDKMP di NTB harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai indikator koperasi aktif.
“Kalau bisa bukan hanya 70 persen, tetapi 100 persen dari 1.166 koperasi sudah melaksanakan RAT pada 2026. Ini menjadi tugas bersama bagi PMO dan BA untuk memotivasi serta mendampingi pengurus koperasi,” ujarnya.
Ia juga berharap koperasi desa merah putih tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai program strategis pemerintah seperti program pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan ekonomi desa, dan program pembangunan lainnya.
“Kami ingin KDKMP menjadi entitas bisnis yang benar-benar hidup, aktif, dan mampu berkontribusi terhadap PDRB daerah maupun nasional,” pungkasnya.
Dengan percepatan aktivasi usaha dan penguatan kelembagaan, Pemerintah Provinsi NTB optimistis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor baru penggerak ekonomi masyarakat desa di masa depan. (Tim PPID Diskop UKM NTB)
