PROFILE BADAN PUBLIK

PROFILE DINAS KOPERASI UKM PROV. NTB

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016  Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertapengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah : (1) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; (2) pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang koperasi; (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Usaha Kecil dan Menengah; (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah.

     Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut telah dicapai jumlah  Koperasi  di  Propinsi  Nusa  Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2018  sebanyak 4.203 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.602 (61,91%), jumlah KSP/USP Koperasi sebanyak 4.190 unit, terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 259 buah dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebanyak 3.931 unit, sedangkan jumlah KSPPS/USPPS  (Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah) sebanyak 38 unit, artinya sebagian besar usaha yang berkembang di koperasi adalah sector riil khususnya penyaluran jasa simpan pinjam sehingga dapat disimpulkan bahwa Koperasi sangat membantu kepentingan anggotanya terutama di bidang Simpan Pinjam dalam rangka meningkatkan kesejahtera ananggotanya, sehingga sector ini harus selalu didukung, dibina agar senantiasa sehat dan berkualitas dalam pengelolaannya.

Sedangkanjumlah UMKM sesuai dengan hasil pemetaan usaha mikro, kecil dan menengah kerjasama Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2005 bahwa jumlah UMKM sebanyak 392.162 unit (tidak termasuk sektor pertanian) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 508.636 unit, sedangkan data tahun 2006 menurut NTB dalam angka (BPS) jumlah UMKM sebanyak 544.607 unit, pada tahun 2015  bertambah sebanyak 1.080 unit, yang berasal dari Wira Usaha Baru  sehingga jumlah UMKM per Desember 2015 menjadi  645.788 unit, dan sampai dengan Tahun 2016 bertambah sebanyak 1.200 unit yang berasal dari Wirausaha Baru sehingga jumlah UMKM sampai dengan tahun 2016 berjumlah 646.988 unit, tahun 2017 sebanyak648.827 dan tahun 2018 sebanyak648.987  unit.

Sektor Koperasi dan UKM ini dapat menyerap tenaga kerja sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 31.919 Orang untuk Koperasi dan sector UMKM sebanyak 1.225.032 orang khusus untuk pelaku kecil sebanyak 164.542 orang. Keberadaan KUKM ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan /daya beli masyarakat sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi (Gini Ratio).

Hal tersebut di atas sangat mendukung Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi dalam mendukung khususnya Misike -5 Yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Langkah yang awal ditempuh yaitu bagaimana Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi anggotanya. Diperlukan upayar eformasi total pada koperasi agar koperasi dapat menjadi lembaga usaha yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri sehingga menjadi koperasi berkualitas serta mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan sekaligus dapat mengembangkan UMKM. Koperasi harus mampu medorong mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi penggguran.  Begitu juga dengan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat mendongkrak jumlah wirausaha yang tumbuh. Jumlah Wirausaha pada tahun 2014 sebanyak 1,55% dan pada tahun 2018 telah meningkat sebanyak 3,1% dan sudah diatas standar internasional. Koperasi dan UKM harus mampu memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dengan memberikan pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat serta mampu menurunkan Gini Ratio atau kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Dilain pihak Koperasi Usaha Kecil Nusa Tenggara Barat  masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, mengembangkan teknologi  dan inovasi produksi,  mengakses pasar, disamping itu  belum memiliki kekuatan  yang memadai untuk mengembangkan sumber daya manusia  dan sistem manajemen usaha, serta masih terbatasnya akses informasi terutama teknologi informasi.  Semua masalah tersebut  harus dapat  segera diatasi dan diberikan solusi permasalahannya. Diperlukan upaya yang sinergis dari berbagai fihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah maupun pusat. Menyadari kondisi seperti itu berbagai kalangan telah mengedepankan solusi guna memperkuat pondasi perekonomian daerah dan nasional melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Upaya solusi tersebut sudah dijalankan sejak  era orde baru sampai dengan era reformasi, dukungan pemerintah pusat sedikit demi sedikit dikurangi dan koperasi sebagai lembaga usaha dituntut untuk bisa mandiri  dan berdayasaing namun  sampai sekarang ini  kinerja Koperasi UKM belum menunjukkan hasil yang benar-benar optimal, serta belum sepenuhnya mampu untuk eksis bersaing dipasar global.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi  nasional dan perekonomian dunia yang semakin kental diwarnai oleh persaingan dan efisiensi, KUKM harus dapat mengembangkan potensi dan selalu dapat mengatasi permasalahan  yang dihadapi sebagai tantangan untuk lebih mengedepankan potensi internal. KUKM memiliki potensi yang besar, yang dapat diandalkan mampu bertahan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus sebagai soko guru perekonomian  ditengah tengah krisis multidimensional. Untuk itu yang diperlukan  sekarang adalah diperlukan komitmen yang kuat dalam mengembangkan energi potensial  yang ada  pada Koperasi dan Usaha Kecil untuk dapat diubah menjadi energi aktual yang dapat dimanfaatkan seoftimal mungkin.

Adanya fenomena seperti diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan Koperasi UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang.

Selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang tertera dalam Misi 3 antara lain yaitu menurunkan kesenjangan dan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui investasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dengan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah, maka program yang sejalan dengan tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan  Koperasi; Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah; Penciptaan Iklim Usaha UKM dan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Yang didukung oleh Rencana Kinerja yang ditetapkan selama kurun waktu  RPJMD 2018-2023 yaitu Peningkatan Prosetase  RAT koperasi dalam mendorong Koperasi Aktif , Koperasi Berprestasi,  Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba, Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitasi Permodalan, Fasilitasi Legalitas Usaha, Peningkatan Usaha Kecil ke Menengah dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia..