Bagaimana Cara Agar UMKM Bisa Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

(04/06/2020): Besarnya dampak bencana non-alam Covid-19 bagi perekonomian negara kita sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang biasa disingkat UMKM. Untuk itu, dukungan penuh Pemerintah sangat diharapkan bagi keberlangsungan jalannya usaha UMKM. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah melalui paket stimulus ekonomi pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintahan (PBJP). Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II, seperti yang dirilis oleh humas NTB, Pemerintah Provinsi NTB melibatkan 535 UMKM dan IKM dari seluruh NTB. Khusus untuk Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB sebagai OPD yang menangani pengadaan masker non medis dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), proses pengadaan tahap I bekerjasama dengan 31 UMKM dengan jumlah 100.000 masker dan tahap II melibatkan 79 UMKM untuk pengadaan 845.000 masker.

Bagaimana cara agar UMKM bisa ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?

Berikut ini adalah rangkuman materi diklat online yang diikuti oleh Pejabat Pengandaan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Sektor UKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang dilaksanakan hari ini Kamis, 4 Juni 2020. Diklat ini merupakan kerjasama antara Kementerian Koperasi UKM RI Bidang Pengembangan SDM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional.

Pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan membuka peluang besar kepada pelaku usaha (UMKM) untuk dapat berkembang dan ikut serta di dalamnya. Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tertuang pada pasal 4, salah satunya adalah meningkatkan peran serta UMKM. Demikian juga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (pasal 5) memberi kesempatan kepada UMKM dalam proses PBJP. Kesempatan bagi usaha kecil untuk berperan dalam proses PBJP dijabarkan lebih lanjut pada pasal 65 yaitu dalam bentuk :
– PA/KPA memperluas peran serta usaha kecil.
– Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk usaha kecil.
– Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil.
– Mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik (local, sectoral, nasional).
– Mendorong penyedia usaha non-kecil melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Pekerjaan apa saja yang bisa diikuti oleh UMKM ?

Seperti yang tertulis pada Pasal 3, pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden meliputi:
– Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
– Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
– Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
– Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Bagaimana cara UMKM mendapatkan informasi tentang paket pengadaan barang/jasa pemerintah ?

Terdapat dua acara yang dapat dilakukan oleh UMKM jika tertarik ikut serta dalam PBJP. Cara pertama adalah dengan mengakses portal SIRUP di sirup.lkpp.go.id untuk melihat paket rencana pengadaan. Para pelaku usaha juga dapat melihat paket pengadaan yang ditawarkan dengan mengakses portal Inaproc di inaproc.id. Cara kedua adalah dengan memperkenalkan profil bisnis UMKM pada aplikasi Vendor Directory di direktori.lkpp.go.id. Fasilitas ini diberikan secara gratis dan dapat diakses secara nasional, sehingga semakin banyak pihak dapat mengetahui keberadaan usaha UMKM untuk dapat diajak bekerjasama dalam proses PBJP.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi UMKM untuk dapat ikut serta dalam proses PBJP?

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan PBJP. Syarat pertama adalah syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa yang meliputi :
– Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
– Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
– Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
– Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
– Secara hukum mempunya kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan : Akta pendirian perusahaan, surat kuasa (apabila dikuasakan), dan Kartu Tanda Penduduk.
– Surat pernyataan pakta integritas, meliputi : tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
– Surat pernyataan yang ditanda tangani peserta berisi : tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dikenakan daftar hitam, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana.
– Mempunyai perjanjian konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain (bila ada).
– Untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Permenpupera.

Syarat kedua adalah syarat kualifikasi teknis penyedia sebagai berikut :
– Pengadaan barang : memiliki pengalaman dan memiliki sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan, termasuk purnajual (jika diperlukan).
– Pengadaan jasa lainnya : memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan.
– Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi : berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi.
– Pengadaan jasa konsultasi badan usaha : memiliki pengalaman; memiliki kemampuan sumber daya manusia (manajerial dan tenaga kerja); dan memiliki kemampuan menyediakan peralatan (jika dibutuhkan).

Bagaimana peluang pelaku usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ?
Terdapat beberapa peluang bagi para UMKM yaitu :
– Dapat mendaftarkan diri menjadi penyedia katalog.
– Dapat mengikuti pengadaan langsung.
– Dapat mengikuti E-tendering/E-seleksi/Tender Cepat
– Dapat mengikuti penunjukan langsung.

Bagaimana tata cara mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah ?

Tahapan bagi UMKM untuk dapat mengikuti PBJP adalah :
– Melihat pengumuman paket pekerjaan yang ingin diikuti. Tentu saja harus sesuai dengan kualifikasi bidang usaha masing-masing.
– Lakukan pendaftaran dan verifikasi di LPSE setempat. Dalam hal PBJP Provinsi NTB maka UMKM harus sudah terdaftar dalam LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui https://lpse.ntbprov.go.id/eproc4/.
– Masuk aplikasi SPSE dan pilih paket pekerjaan yang diminati.
– Upload dokumen penawaran.

Demikian penjelasan yang dapat dijadikan pengetahuan bagi UMKM untuk bisa ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Semoga bermanfaat. (Santi Meitasari, S.T, M.Entr -Widyaiswara Balatkop NTB)

#UKMnaikKelas
#UKMberdayasaing

About admin